Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali meminta kepada jajaran pejabat Kementeri Agama untuk peka terhadap kritik yang disampaikan kalangan pers. "Jangan pernah takut akan kritik selama tujuannya untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja pelayanan," kata Menag saat
memberi sambutan pada acara pembukaan sambung rasa dan press tour Kementerian Agama, di Jakarta, Kamis (29/4).
Menurut Menag, peran dan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial sekaligus pengawasan, kiranya dapat dimanfaatkan oleh aparat dan pejabat Kementerian Agama sebagai masukan guna perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada umat beragama.
Menag menilai, keberadaan jajaran pers baik media cetak, media elektronik maupun media online memegang peranan penting dalam penyebarluasan informasi keagamaan kepada publik. "Bagaimanapun berhasilnya sebuah program kerja yang dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tanpa bantuan dan peran serta jajaran pers, sangat mustahil keberhasilan yang dicapai dapat diketahui dan dipahami publik," ucapnya.
Keterbukaan informasi didukung oleh kemajuan teknologi informasi, kata Menag, telah berdampak langsung terhadap kehidupan umat beragama di tanah air yang semakin kritis. Oleh karena itu, sekecil apapun gesekan yang terjadi di kalangan umat beragama atau antar umat beragama, aparat dan pejabat Kementerian Agama harus bersikap tanggap dan arif dalam mencermatinya.
Menag meminta kepada jajaran pers, khususnya para wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan Kementerian Agama dan berita-berita keagamaan dapat bersikap arif dan bijaksana serta menjunjung tingi kode etik jurnalistik dalam menuliskan isyu-isyu keagamaan. "Melalui karya jurnalistik yang saudara-saudara kemas dan sampaikan, kiranya dapat memberikan kesejukan dan pencerahan kepada umat beragama," ujarnya.
Dengan diberlakukannya UU Keterbukaan Infomasi Publik (KIP), kata Menag, aparat dan pejabat Kementerian Agama harus siap dalam upaya pemenuhan hak-hak publik untuk mendapatkan informasi.
Hadir pada pembukaan acara tersebut, Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, Dirjen Penyelernggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, Kabadlitbang Kemenag Atho Mudzhar, Dirjen Pendidikan Moh.Ali, Kapuspinmas H.Masyhuri dan pejabat eselon II Kemenag lainnya dan Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan.(Sumber www.depag.go.id)
Menurut Menag, peran dan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial sekaligus pengawasan, kiranya dapat dimanfaatkan oleh aparat dan pejabat Kementerian Agama sebagai masukan guna perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada umat beragama.
Menag menilai, keberadaan jajaran pers baik media cetak, media elektronik maupun media online memegang peranan penting dalam penyebarluasan informasi keagamaan kepada publik. "Bagaimanapun berhasilnya sebuah program kerja yang dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tanpa bantuan dan peran serta jajaran pers, sangat mustahil keberhasilan yang dicapai dapat diketahui dan dipahami publik," ucapnya.
Keterbukaan informasi didukung oleh kemajuan teknologi informasi, kata Menag, telah berdampak langsung terhadap kehidupan umat beragama di tanah air yang semakin kritis. Oleh karena itu, sekecil apapun gesekan yang terjadi di kalangan umat beragama atau antar umat beragama, aparat dan pejabat Kementerian Agama harus bersikap tanggap dan arif dalam mencermatinya.
Menag meminta kepada jajaran pers, khususnya para wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan Kementerian Agama dan berita-berita keagamaan dapat bersikap arif dan bijaksana serta menjunjung tingi kode etik jurnalistik dalam menuliskan isyu-isyu keagamaan. "Melalui karya jurnalistik yang saudara-saudara kemas dan sampaikan, kiranya dapat memberikan kesejukan dan pencerahan kepada umat beragama," ujarnya.
Dengan diberlakukannya UU Keterbukaan Infomasi Publik (KIP), kata Menag, aparat dan pejabat Kementerian Agama harus siap dalam upaya pemenuhan hak-hak publik untuk mendapatkan informasi.
Hadir pada pembukaan acara tersebut, Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, Dirjen Penyelernggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, Kabadlitbang Kemenag Atho Mudzhar, Dirjen Pendidikan Moh.Ali, Kapuspinmas H.Masyhuri dan pejabat eselon II Kemenag lainnya dan Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan.(Sumber www.depag.go.id)